Mengenal Kebijakan Fiskal, Salah Satu Strategi Pemerintah Mengatasi Masalah Internal Negara

Pernah mendengar istilah fiscal policy atau kebijakan fiskal saat melihat berita di televisi ataupun surat kabar? Kebanyakan dari kamu pasti tidak asing dengan istilah tersebut karena tak sedikit politisi dan pejabat negara yang menjabarkan pentingnya kebijakan tersebut dalam kehidupan bernegara.

Meski sudah sering mendengar, belum banyak masyarakat yang memahami dengan pasti maksud dari istilah tersebut. Padahal, itu adalah salah satu strategi krusial pemerintah untuk meningkatkan kualitas bangsa. 

Para petinggi negara akan menggunakan fiscal policy untuk menyelesaikan beragam masalah internal yang muncul dan perlu diselesaikan dengan skala prioritas tinggi.

Sebagai rakyat yang peduli dengan Bangsa Indonesia, memahami apa itu kebijakan fiskal bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan. Untuk itu agar wawasan bertambah, berikut penjelasan lengkapnya.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari Bahasa Latin, fiscus yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Sedangkan, KBBI mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. 

Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh salah seorang ekonom asal Inggris bernama John Maynard Keynes di tahun 1883. Berdasarkan teori yang dicanangkan oleh ekonom tersebut, Keynesian Economics, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. 

Menurut Keynes, fiscal policy yang dilakukan dalam jangka panjang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara. Serta, dianggap bisa menyelesaikan masalah internal makro lainnya, seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan kerja yang tersedia. 

Kebijakan Fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.

Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

Baca Juga: Pajak dan Retribusi: Ketahui Persamaannya, Kenali Perbedaannya

Dasar Hukum Kebijakan Fiskal

Aturan mengenai kebijakan fiskal tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi menjelaskan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”.

Untuk fungsi perencanaan, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Sementara itu, fungsi pengawasan pada kebijakan fiskal mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.

Manfaat dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal

Sudah umum dipahami jika tanggung jawab dari pemerintah adalah untuk menjaga serta menjalankan dengan baik perekonomian negara. Dengan kondisi perekonomian yang baik dan stabil, rakyat mampu mendapatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. 

Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara sedang kacau, yang menerima dampak negatifnya sudah pasti masyarakatnya juga.

Agar perekonomian negara dapat pulih dari keterpurukan, dikeluarkanlah kebijakan fiskal oleh pemerintah. Alasan utamanya karena kebijakan tersebut mampu memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Berikut ulasannya:

1. Dapat Menumbuhkan Kondisi Ekonomi yang Lebih Baik 

Manfaat utama dari kebijakan fiskal adalah membuat ekonomi negara bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu dilakukan untuk kebaikan negara.

2. Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Saat melakukan kebijakan fiskal, pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif pada masyarakat luas. 

Kebutuhan internal tersebut bisa meliputi pemberian fasilitas publik, jaminan sosial yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Yang penting adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada hal-hal yang krusial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dengan begitu, rakyat tetap bisa menjalankan aktivitas rutinnya seperti biasa dan tetap menjadi produktif.

3. Menstabilkan Kondisi Ekonomi Negara Jangka Pendek 

Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan fluktuatif membuat pemerintah harus proaktif mencanangkan kebijakan fiskal yang dianggap perlu untuk diaplikasikan. 

Salah satu contoh ketidak-stabilan kondisi ekonomi negara adalah saat harga pangan atau suatu komoditas mengalami krisis dan harganya melambung tinggi. Alhasil, daya beli konsumen akan kebutuhan tersebut menjadi berkurang dan pemerintah perlu menstabilkan harganya kembali. 

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan berupa penurunan pajak dari penjualan komoditas tersebut sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih terjangkau.

Dalam kasus yang berbeda, yang mana kondisi ekonomi negara sedang kacau karena inflasi berskala besar, pemerintah dapat membatasi pembelanjaan negara. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah adalah menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. 

4. Pemerintah Mampu Melakukan Pengembangan Pada Pembangunan Jangka Panjang Negara

Melalui pembangunan berjangka panjang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai.

Baca Juga: Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara

Tujuan Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Fiskal

Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan fiskal, pemerintah pasti memiliki target yang ingin dicapai. Tanpa memiliki alasan yang jelas, pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenang menurunkan kebijakan tersebut kepada rakyatnya. Maka dari itu, berikut tujuan kebijakan fiskal:

1. Menstabilkan Ekonomi Negara

Tujuan yang paling utama dari kebijakan tersebut adalah untuk menstabilkan ekonomi negara.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Stabil

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat negara lebih terpandang. 

Oleh karena itu, tak jarang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menciptakan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Salah satunya adalah dengan mengurangi beban pajak.

3. Mengurangi Jumlah Pengangguran

Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan tersebut saat tingkat pengangguran terlalu tinggi. Saat nilai pajak diturunkan, otomatis kegiatan industri akan bergerak lebih aktif lagi. 

Dengan begitu, perusahaan akan lebih berani membuka lapangan pekerjaan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih maksimal.

4. Menekan Pengeluaran Negara

Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak. Sehingga, anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit.

Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan, akan ada banyak investor yang berdatangan. 

Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih pesat dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha.

5. Mendorong Laju Investasi

Dibutuhkan iklim investasi yang baik agar investor mau menaruh uangnya pada suatu negara. Tidak bisa dicapai begitu saja, dibutuhkan kebijakan fiskal guna menunjukan stabilnya ekonomi sebuah negara sehingga mampu mendorong kepercayaan investor agar mengucurkan dananya.

Jika mampu meningkatkan laju investasi, negara tentu akan diuntungkan dengan masuknya pendapatan dari pajak usaha.

6. Mewujudkan Keadilan Sosial

Terakhir, kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Salah satu contoh penerapannya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan.

Program tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

Dengan diadakannya program tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat tetap terjaga sehingga kondisi negara turut stabil.

Dua Jenis Penerapannya

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah akan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhannya. Melalui dua tolok ukur tersebut, maka dapat disimpulkan dua jenis penerapan kebijakan fiskal yang bisa dipilih yakni ekspansif dan kontraktif.

1. Ekspansif

Untuk jenis ekspansif, fiscal policy akan diambil saat negara berada pada kondisi pertumbuhan perekonomian yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ditandai dengan jumlah pengangguran yang meningkat, industri yang lembek, serta lemahnya daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. 

Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan melakukan penurunan nilai pajak dan peningkatan pada pembelanjaan negara. Dengan menerapkan kedua cara ini, kebijakan tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. 

2. Kontraktif

Sedangkan untuk kebijakan fiskal jenis kontraktif, hanya dilakukan saat kondisi ekonomi berada pada keadaan yang memprihatinkan. Tanda dari kondisi ekonomi yang terpuruk adalah tingkat inflasi yang tinggi serta kurs mata uang yang rendah. 

Pemerintah dapat menerapkan jenis kebijakan fiskal ini dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kedua hal tersebut adalah dengan meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif. 

Dengan begitu, pemerintah dapat memutuskan langkah selanjutnya yang dapat diambil dan tidak berisiko.

Baca Juga: Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya

Contoh Kebijakan Fiskal yang Pernah Diterapkan Pemerintahan Indonesia

Dalam beberapa kurun waktu belakangan, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam terpaan kondisi ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi tersebut terbukti berhasil membuat ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang positif dan lebih kondusif.

1. Tax Amnesty

Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada saat Presiden Jokowi mencanangkan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. 

Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukkan negara meningkat hingga 130 triliun Rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara.

2. Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pengurangan jumlah subsidi BBM yang seringkali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. 

Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya.

3. Peningkatan Anggaran Penanganan COVID-19

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan memulihkan perekonomian akibat pandemi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menaikkan anggaran lebih dari Rp700 triliun yang diambil dari program lalin lalu dialokasikan untuk situasi darurat tersebut. Karena kas negara cukup tergerus akibat program PEN, pemerintah pun makin gencar menarik utang demi membiayai defisit anggaran.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen sendiri merupakan sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan guna menjaga stabilitas perekonomian makro. Sedikitnya, ada 3 instrumen yang digunakan kebijakan fiskal, yakni:

1. Pajak

Instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun dan sebaliknya daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. Kaitannya selain daya beli adalah terhadap produksi barang dan jasa dimana ketika pajak naik maka output akan menurun dan sebaliknya.

2. Obligasi Publik

Obligasi publik jadi instrumen kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat berinvestasi. Melalui Surat Utang Negara (SUN) Ritel, masyarakat yang memiliki dana akan ditawarkan untuk membeli surat tersebut dimana nantinya negara yang mencicil hutang serta bunga pinjamannya.

3. Pengeluaran Belanja

Terakhir instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil.

Konsep instrumen ini sama seperti kehidupan sehari-hari, dimana saat pendapatan turun maka seseorang harus mengurangi belanja yang kurang penting dan berhemat.

Kebijakan Fiskal Membantu Ekonomi Tetap Stabil

Disadari atau tidak, kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. 

Untuk itu, pahami tentang apa itu kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud.