Inspirasi

Daftar Lengkap Menteri Keuangan Indonesia dan Masa Jabatannya

Edited by Siti Hadijah 7 September 2023

Dalam pelaksanaan sebuah negara, khususnya Indonesia, ada beragam kementerian yang dibentuk dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya masing-masing. Tujuannya guna mengatur kebijakan yang mampu mengoptimalkan perkembangan negara dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu contoh kementerian yang selalu ada sejak masa kemerdekaan hingga sekarang di Indonesia adalah Menteri Keuangan.

Sesuai namanya, tugas dari Menteri Keuangan adalah merumuskan, menetapkan, serta menjalankan kebijakan pada bidang finansial negara. Formula finansial negara tersebut dituangkan pada APBN atau Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, dan Menkeu secara langsung terjun untuk menggodok berbagai parameter dalam APBN, rancangan belanja, serta target pemasukan negara.

Menkeu pun mempunyai wewenang memberi rekomendasi kebijakan fiskal serta sektor keuangan. Tujuannya tentu tidak lain untuk menjamin kondisi ekonomi negara tetap kondusif, dan memastikan kondisi finansial masyarakat terjaga sekaligus terhindar dari risiko masalah ekonomi.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!

Daftar Lengkap Sosok-sosok yang Menjadi Menteri Keuangan di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sejak masa kemerdekaan hingga sekarang, ada sederet nama yang pernah diberi mandat menjadi menteri keuangan dengan masa jabatan yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah daftar seluruh menteri keuangan Indonesia dan juga masa jabatan yang diembannya.

Nama Menteri Keuangan	Keterangan dan Masa Jabatan
1. Samsi Sastrawidagd	Jabatan menteri keuangan Indonesia pertama kali diberikan pada Samsi Sastrawidagda pasca kemerdekaan. Jabatan tersebut diembannya sejak tanggal 02 September tahun 1945 sampai 26 September tahun 1945.
2. Alexander Andries Marami	Tanggal 26 September tahun 1945, jabatan menteri keuangan dialihkan ke A.A. Maramis. Selama hidupnya, A.A. Maramis sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri keuangan, hingga mengakhiri masa jabatannya di tanggal 04 Agustus 1949.
3. Sunarjo Kolopaking	Sonarjo mengemban jabatan menkeu di masa kabinet Sjahrir l, tepatnya tanggal 14 November tahun 1945 sampai 05 Desember 1945.
4. Raden Mas Pandji Soerachman Tjokrodisoerjo	Sebagai menteri keuangan keempat Indonesia, RM Pandji mengemban jabatan tersebut di masa kabinet Sjahrir l tanggal 14 November tahun 1945 sampai 12 Maret tahun 1946, serta di masa kabinet Sjahrir ll tanggal 12 Maret tahun 1946 sampai 02 Oktober 19
5. Sjafruddin Prawiranegara	Sjafruddin menjadi Menkeu di masa kabinet Sjahrir ll, tepatnya tanggal 1946 sampai 03 Juli 1947. Kemudian, ia kembali ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut di masa kabinet RIS tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai 06 September 1950, dan masa kabinet Natsir tanggal 06 September 1950 sampai 20 Maret tahun 1951
6. Lukman Haki	Lukman Hakim dipilih sebagai menkeu di masa kabinet darurat, tepatnya, tanggal 19 Desember tahun 1948 sampai 13 Juli tahun 1949. Kemudian, ia dipilih lagi di jabatan yang sama pada kabinet Hatta ll tanggal 04 Agustus 1949 sampai 14 Desember tahun 1949, kabinet Susanto tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai 21 Januari tahun 1959, dan kabinet Halim tanggal 21 Januari sampai 06 September 1950.
7. Jusuf Wibisono	Jusuf Wibisono yang menjabat posisi menkeu di masa kabinet Sukiman-Suwirjo tanggal 27 April tahun 1951 hingga 03 April 1952, dan dilanjutkan kembali di masa kabinet Ali Sastroamidjojo ll di tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai 09 April 1957.
8. Soemitro Djojohadikusumo	Soemitro menjabat menkeu di masa kabinet Wilopo-Prawoto tanggal 03 April 1952 sampai 30 Juli tahun 1953, dan masa kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 24 Maret tahun 1956.
9. Ong Eng Die	Ong Eng Die atau Wang Yong Li menjabat menkeu di masa kabinet Ali Sastroamidjojo l tanggal 27 April tahun 1951 sampai 03 April 1952.
10. Soetikno Slamet	Soetikno menjabat menkeu di masa kabinet Djuanda/Karya, sejak tanggal 09 April 1957 sampai 10 Juli tahun 1959.
11. Djuanda Kartawidjaja	Djuanda diberi mandat sebagai menkeu di masa kabinet kerja l tanggal 10 Juli tahun 1959 sampai 18 Februari tahun 1960, serta kabinet kerja ll tanggal 18 Februari sampai 01 Juli 1960.
12. RM. Notohamiprodjo	Mandat menkeu diberikan pada RM. Notohamiprodjo di Kabinet Kerja ll tanggal 01 Juli 1969 sampai 06 Maret 1962, serta Kabinet Kerja lll tanggal 10 Juli tahun 1959 sampai 18 Februari tahun 1960.
13. Sumarno	Sumarno menjabat menkeu sejak 18 Februari tahun 1960 sampai 06 Maret 1962 di masa Kabinet Kerja ll. Sumarno kembali menjabat posisi kementerian tersebut di tanggal 06 Maret 1962 sampai 13 November tahun 1963, 23 November tahun 1963 dan terus dil
14. Franciscus Xaverius Seda	Frans Seda menjabat menkeu di masa kabinet Ampera l tanggal 25 Juli tahun 1966 sampai 06 Juni 1968.
15. Ali Wardhana	Ali Wardhana diberi mandat sebagai menkeu di masa Kabinet Pembangunan l tanggal 06 Juni 1968 sampai 28 Maret tahun 1973, masa Kabinet Pembangunan ll tanggal 01 April 1974 sampai 31 Maret tahun 1979, dan masa Kabinet Pembangunan lll tanggal 01 April 1979 sampai 31 Maret tahun 1984.
16. Radius Prawiro	Radius Prawiro menjabat sebagai menkeu di Kabinet Pembangunan lV tanggal 19 Maret tahun 1983 sampai 21 Maret tahun 1988.
17. Johannes Baptista Sumarlin	JB Sumarlin menjabat sebagai menkeu di Kabinet Pembangunan V tanggal 21 Maret tahun 1988 sampai 17 Maret tahun 1993
18. Mar’ie Muhammad	Mar’ie menjabat menkeu di Kabinet Pembangunan VI tanggal 17 Maret 1993 sampai 16 Maret 1998.
19. Fuad Bawazier	Fuad menjabat sebagai menkeu di masa Kabinet Pembangunan Vll tanggal 16 Maret sampai 21 Mei tahun 1998
20. Bambang Subianto	Posisi menkeu dijabat Bambang Subianto di masa Kabinet Reformasi Pembangunan tanggal 23 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999.
21. Bambang Sudibyo	Di tanggal 23 Oktober tahun 1999 sampai 23 Agustus tahun 2000, posisi menkeu Indonesia diisi oleh Bambang Sudibyo di masa Kabinet Persatuan Nasiona
22. Priyadi Praptosuhardjo	Posisi menkeu diganti oleh Priyadi Praptosuhardjo sejak tanggal 23 Agustus tahun 2000 sampai 12 Juni tahun 2001
23. Rizal Ramli	Rizal Ramli mengisi posisi menkeu Indonesia sejak tanggal 12 Juni tahun 2001 sampai 09 Agustus 2001.
24. Boediono	Posisi menkeu digantikan oleh Boediono di tanggal 9 Agustus 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004.
25. Jusuf Anwar	Jusuf Anwar mengisi posisi menkeu Indonesia sejak tanggal 24 Oktober tahun 2004 sampai 7 Desember tahun 2005.
26. Sri Mulyani Indrawati	Sebelum dipercaya saat ini, Sri Mulyani juga pernah menduduki posisi menkeu Indonesia di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi tersebut dipangku oleh Sri Mulyani sejak tanggal 07 Desember tahun 2005 hingga 20 Mei tahun 2010.
27. Agus DW Martowardojo	Menggantikan Sri Mulyani kala itu, posisi menteri keuangan diisi oleh Agus DW Martowardojo. Masa jabatan menkeu oleh Agus ini dimulai dari 20 Mei tahun 2010 sampai 18 April tahun 2013.
28. Muhamad Chatib Basri	Walaupun sempat kosong setelah Agus DW Martowardojo diganti, posisi menteri keuangan Indonesia kembali diisi oleh Muhamad Chatib Basri, mulai dari tanggal 21 Mei tahun 2013 sampai 20 Oktober tahun 2014
29. Bambang P.S. Brodjonegor	Pergantian posisi menteri keuangan kembali dilakukan di tanggal 27 Oktober tahun 2014 dan diisi oleh Bambang P.S. Brodjonegoro. Masa jabatan menkeu oleh Bambang ini berakhir di tanggal 27 Juli tahun 2016.
30. Sri Mulyani Indrawati	Terakhir, hingga saat ini, posisi menteri keuangan Indonesia kembali diisi oleh Sri Mulyani Indrawati. Posisi tersebut diemban oleh Sri Mulyani sejak tanggal 27 Juli tahun 2016 sampai sekarang di masa pemerintahan Joko Widodo

Berkaitan dengan Finansial Negara, Posisi Menteri Keuangan Harus Diisi Individu Berkualitas dan Terpercaya

Itulah penjelasan tentang daftar lengkap individu yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Negara Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga sekarang. Sebagai pihak yang bertugas untuk mengatur finansial dan kondisi ekonomi, posisi menteri keuangan tentu perlu diisi oleh individu berkualitas, dengan pengalaman dan kemampuan dalam hal keuangan yang mumpuni. Barulah dengan begitu kondisi ekonomi dan keuangan negara bisa terjaga serta terhindar dari risiko masalah yang bisa berdampak jangka panjang.