Segala Hal Seputar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang Penting Dipahami Wajib Pajak

Sebagai warga negara yang baik, kamu pasti memahami jika ada banyak aturan dan ketentuan seputar pajak yang penting untuk dipahami oleh setiap wajib pajak. Bagi yang telah familier dengan hal perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, kamu tentu tidak asing dengan yang namanya pajak masukan dan pajak keluaran. 

Termasuk sebagai bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, pajak masukan dan pajak keluaran adalah jenis pajak yang dikenakan di transaksi jual beli. Pembebanan jenis pajak tersebut diberikan kepada pihak wajib pajak atau WP yang termasuk sebagai pengusaha kena pajak atau PKP.

Terkait kedua jenis pajak tersebut, tentu ada banyak hal penting yang layak untuk dibahas dan dipahami oleh pihak wajib pajak, seperti karakteristik hingga tarifnya. Nah, jika kamu ingin tahu segala hal penting seputar pajak masukan dan pajak keluaran ini, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Baca Juga: Mengenal Seputar Pajak Pusat, Jenis, Sampai Perbedaannya dengan Pajak Daerah

Apa Itu Pajak Masukan?

Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dasar hukum dari pajak masukan diatur dalam angka 24 dari Pasal 1 UU PPN. Pada UU PPN, terkait pajak masukan dijelaskan sebagai pajak yang mana seharusnya telah dibayar oleh pihak PKP atau pengusaha kena pajak terhadap perolehan jasa atau barang kena pajak alias BKP dan JKP. Selain itu, pajak ini juga dikenakan terhadap pemanfaatan dari BKP tak berwujud yang berasal dari luar kawasan pabean, maupun impor BKP pada periode pajak tertentu.

Secara spesifik, yang termasuk sebagai pajak masukan dan wajib dibayar oleh PKP sebagai pemanfaatan adalah sebagai berikut.

• Pendapatan BKP maupun JKP.
• Pemanfaatan BKP atau JKP tak berwujud asal luar kawasan pabean.
• Impor BKP atau JKP yang sudah dipungut oleh PKP di saat pembelian pada periode pajak tertentu. 

Aturan terkait pajak masukan juga tercantum pada Pasal 9 UU Nomor 42 Thn. 2009 mengenai PPh atau Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM. 

Karakteristik dari Pajak Masukan

Pada penerapan pemungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran pada periode pajak yang sama. Jika pada periode pajak tersebut besaran pajak keluaran lebih tinggi dibanding pajak masukan, artinya kelebihan pajak tersebut wajib disetorkan kepada kas negara. 

Sementara jika yang lebih besar adalah pajak masukan dibanding pajak keluaran, artinya kelebihan dari pajak masukan bisa dikompensasikan pada periode pajak yang selanjutnya. Terkait hal tersebut, jumlah yang wajib dibayarkan oleh pihak PKP bisa berubah menyesuaikan dengan pembayaran dari pajak masukannya.

Pengkreditan dari Pajak Masukan

Pengkreditan dari pajak masukan dan pajak keluaran berlaku di periode pajak yang sama. Jika pajak masukan yang bisa dikreditkan tapi belum dikreditkan bersama pajak keluaran di periode pajak sama, artinya pajak tersebut bisa dikreditkan di periode pajak selanjutnya, maksimal 3 bulan selanjutnya pasca periode pajak berakhir sebagai batas waktunya. Apabila PKP tak kunjung melakukan produksi hingga belum melakukan proses penyerahan yang bisa terutang pajak, pajak masukan terhadap perolehan atau impornya bisa dikreditkan. 

Pengkreditan dari pajak masukan sendiri bisa dibagi menjadi 2 jenis, antara lain:

• Pajak masukan pada suatu periode pajak bisa dikreditkan bersama pajak keluaran pada tempat PKP dikukuhkan terhadap periode pajak yang sama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di Pasal 9 ayat 2 UU PPN.
• Pajak masukan yang bisa dikreditkan ialah pajak yang dibayarkan untuk perolehan BKP maupun JKP yang berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas bisnis secara langsung, yakni pengeluaran untuk aktivitas produksi, pemasaran, distribusi, serta manajemen.

Baca Juga: Tak Perlu Ke Kantor Pajak, Begini Cara Cek Nomor NPWP Online

Pajak Masukan yang Tak Bisa Dikreditkan

Mengacu pada UU PPN Pasal 9 ayat delapan terkait pajak masukan yang tak bisa dikreditkan mencakup:

• Perolehan BKP maupun JKP sebelum pebisnis dikukuhkan menjadi PKP.
• Perolehan BKP maupun JKP yang tak mempunyai kaitan langsung dengan aktivitas bisnis.
• Perolehan serta pemeliharaan atas kendaraan bermotor, termasuk sedan serta station wagon. Terkait produk yang dikecualikan pun termasuk barang dagangan maupun yang disewakan. 
• Pemanfaatan dari BKP tak berwujud maupun pemanfaatan dari JKP asal luar kawasan pabean sebelum pebisnis dikukuhkan menjadi PKP.
• Perolehan BKP maupun JKP di mana faktur pajaknya tak memenuhi syarat ataupun kriteria. Sebagai contoh mencantumkan keterangan terkait penyerahan BKP atau JKP, maupun tak mencantumkan identitas, seperti nama, NPWP, dan alamat pembeli BKP atau JKP dengan lengkap. 
• Pemanfaatan BKP tak berwujud maupun JKP asal luar kawasan pabean dengan faktur pajak yang tak memenuhi syarat ataupun kriteria sesuai aturan DJP terkait penetapan dokumen khusus yang kedudukannya setara dengan faktur pajak.
• Pendapatan BKP maupun JKP yang mana pajak masukannya diminta via penerbitan ketetapan pajak.
• Pendapatan BKP maupun JKP yang mana pajak masukannya tak dilaporkan di SPT Masa PPN dan ditemukan di saat proses pemeriksaan.
• Pendapatan BKP non barang modal maupun JKP sebelum pihak PKP melakukan produksi. 

Apa Itu Pajak Keluaran?

Berbeda dengan pajak masukan, pajak keluaran pada PPN merupakan pajak terutang dan wajib dipungut pihak PKP ketika menyerahkan BKP atau PKP, ekspor BKP berwujud maupun tak berwujud, dan ekspor JKP. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 25 dari UU PPN. Secara singkat, pajak keluaran adalah pajak yang dibebankan saat PKP melakukan aktivitas penjualan terhadap BKP atau JKP. 

Karakteristik dari Pajak Keluaran

Pada mekanismenya, PPN kerap disebut pajak objektif sebab pada proses pemungutan PPN menekankan di objek yang dikenai pajak. Pemberlakuan pajak keluaran dimulai dengan penetapan dari harga barang, kemudian pajaknya dipungut oleh penjual.

PKP yang bertransaksi jual beli sudah memungut pajak ini dari pembeli via penjualan BKP serta nantinya akan dikreditkan. Jangka waktu pengkreditan pajak ini ialah 3 bulan pasca periode pajak berakhir. Alhasil, pihak PKP mempunyai cukup waktu untuk proses pengkreditan pajak.

Penyetoran dan pencatatan pajak sendiri memakai faktur pajak dan bisa secara online dibuat via layanan e-Faktur. Tentunya, faktur pajak tersebut harus mencakup nomor seri dari faktur pajak yang diterbitkan oleh DJP secara resmi. Hal tersebut bertujuan agar faktor pajak bersifat sah serta terverifikasi oleh pihak DJP pada semua transaksi yang dipakai. 

Proses pelaporan pajak tersebut harus secara rutin dilakukan, baik masa ataupun tahunan. Tak hanya melalui DJP secara online, kamu juga dapat menggunakan beberapa layanan lain yang merupakan mitra resmi dari DJP dalam melaporkan pajak ini. Selain bisa membuat laporan langsung ke pihak DJP, menggunakan mitra resmi tersebut dalam melaporkan pajak masukan dan keluaran bisa membuat arsip yang lengkap dan mudah diakses setiap waktu ketika dibutuhkan. 

Jenis dan Contoh Penyerahan dari Pajak Keluaran

Terdapat 2 contoh pengkreditan atau penyerahan dari pajak keluaran agar lebih mudah dalam memahami tentang cara kerja dari pajak keluaran. Berikut adalah contoh PKP yang melakukan 2 jenis penyerahan dan perhitungan pajak keluarannya. 

• Penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak sebesar 35 juta. Pada kasus tersebut, maka pajak keluaran yang harus ditanggung adalah: 10 persen x 35 juta = 3,5 juta. 
• Penyerahan tak terutang pajak sebesar 15 juta. Pajak keluarannya sama dengan nol atau nihil, alias bisa dikatakan tak ada pengenaan beban pajak. 

Sebagai Bagian dari Pajak PPN, Pastikan Pahami Apa Itu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Itulah penjelasan tentang apa itu pajak masukan dan pajak keluaran. Pada dasarnya, pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang seharusnya telah dibayarkan oleh PKP atas perolehan BKP maupun penerimaan JKP, sementara pajak keluaran adalah PPN terutang dan wajib dipungut pihak PKP yang melakukan penyerahan terhadap BKP maupun JKP, ataupun ekspor barang atau jasa tersebut. Jika kamu selaku wajib pajak dan telah menjadi PKP, pemahaman tentang kedua jenis pajak ini sangat penting untuk dilakukan karena termasuk sebagai bagian dari pemungutan PPN.

Baca Juga: Segala Hal Penting Seputar Pajak Daerah, Mulai dari Pengertian Sampai Contoh